Definisi Dari Peraturan Pertambangan Batubara

Catat! Ini Peraturan Soal Tarif Royalti Batubara Terbaru

Royalti tersebut meningkat maksimal 13,5 persen dari harga jual per ton secara progresif karena menyesuaikan dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Ketentuan anyar peraturan ini tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan …

WhatsApp: +86 18221755073

PKP2B dan IUP: Mengenal Perbedaan, Persyaratan, dan …

Dalam artikel ini, kami akan mengulas perbedaan antara PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Kami juga akan membahas persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mendapatkan PKP2B atau IUP, serta manfaat yang dapat diperoleh dari keduanya. …

WhatsApp: +86 18221755073

Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang …

WhatsApp: +86 18221755073

Sistem Roster dalam Mekanisme Cuti Pekerja Pertambangan

Oleh: Rahadyan Fajar Harris "A motivated manpower is the most important thing."— Dhirubhai Ambani Halo Sobat HeyLaw! Pegawai industri pertambangan sering dikenal jarang pulang karena sistem cuti yang berbeda dari pekerja sektor lainnya. Juga karena lokasi pekerjaannya berada di daerah pedalaman atau jauh dari pusat …

WhatsApp: +86 18221755073

Mengenal Dasar Hukum Pertambangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan landasan hukum yang mengatur secara rinci tentang kegiatan pertambangan di Indonesia. UU Minerba mengatur segala aspek terkait dengan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian …

WhatsApp: +86 18221755073

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

4. Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut WUP Batubara adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara. 5. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam

WhatsApp: +86 18221755073

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pertambangan

Masih pada ayat (1) dalam ketentuan keselamatan pertambangan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan mineral dan batubara meliputi manajemen risiko, program keselamatan kerja mulai dari pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran, kejadian lain yang berbahaya, pendidikan dan pelatihan …

WhatsApp: +86 18221755073

BAB II TINJAUAN UMUM A. Pertambangan Mineral dan …

pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mendefinisikan pertambangan mineral adalah ineral dan …

WhatsApp: +86 18221755073

Pertambangan

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha ... ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan e. batubara meliputi bitumen …

WhatsApp: +86 18221755073

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018

Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara ... Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada …

WhatsApp: +86 18221755073

ANALISIS DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA …

yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batubara diantaranya : ... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. ... Dampak Keberadaan Pertambangan Batu Bara PT Viktor Dua ...

WhatsApp: +86 18221755073

Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan Menurut UU …

Sumber: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia …

WhatsApp: +86 18221755073

BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum Hukum …

Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, oleh karena: 1. Objeknya khusus 2. Sifat hubungan para pihak bersifat administratif Yang menjadi objek kajian hukum pertambangan mineral dan batubara hanya berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. …

WhatsApp: +86 18221755073

Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa

Regulasi Pertambangan: Masa Kini. Selepas UUPP 1967, pemerintah terus melakukan perubahan dalam hal peraturan pertambangan. Perubahan tersebut diwujudkan dengan dicabutnya UUPP 1967, diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

WhatsApp: +86 18221755073

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi …

WhatsApp: +86 18221755073

Informasi Hukum ESDM

b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan …

WhatsApp: +86 18221755073

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan …

Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba yang baru (UU No. 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Pemerintah, 96 TAHUN 2021

Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. ... Batubara. €€ Pasal 2 € Peraturan Pemerintah, 96 TAHUN 2021 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk …

WhatsApp: +86 18221755073

UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK …

UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru.

WhatsApp: +86 18221755073

Perkembangan Kebijakan Hukum Pertam- bangan Mineral …

Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. ... ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Article

WhatsApp: +86 18221755073

UU No. 3 Tahun 2020

Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan …

WhatsApp: +86 18221755073

Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 22 huruf f, b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

WhatsApp: +86 18221755073

Pencemaran Tanah: Fakta Pertambangan Batubara …

Hal itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ... regulasi yang secara khusus mengatur tentang …

WhatsApp: +86 18221755073

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pertambangan Pasir

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta …

WhatsApp: +86 18221755073

Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (Bab 1 …

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru

Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …

WhatsApp: +86 18221755073

DMO Terpenuhi, Produksi Batubara Lampaui Target 2023

DMO Terpenuhi, Produksi Batubara Lampaui Target 2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa produksi batubara Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk di tahun 2023, tercatat produksi batubara sebesar 775 juta ton, jauh melampaui dari target yang dibidik sebesar 695 …

WhatsApp: +86 18221755073

Syarat Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. …

WhatsApp: +86 18221755073